Slide 1

Berita PUPR > DAK INFRASTRUKTUR 13 PROVINSI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA Rp2


Selasa, 13 Maret 2007, Dilihat 84 kali

ALOKASI DAK INFRASTRUKTUR 13 PROVINSI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA Rp2,02 TRILIUN

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur tahun 2007 untuk 13 provinsi di kawasan timur Indonesia mencapai Rp2,02 triliun dari total keseluruhan sebesar Rp 5.05 triliun. Penggunaan DAK infrastruktur yang diberikan Pemerintah Pusat untuk kawasan timur lebih dari separuhnya dianggarkan bagi perbaikan jalan. Sedangkan sisanya Rp 333,1 miliar digunakan untuk pemeliharaan irigasi dan Rp 400,5 miliar digunakan untuk perluasan layanan air bersih sederhana dan sanitasi.

 

Ketiga belas provinsi tersebut mendapat DAK masing-masing Sulawesi Utara sebesar Rp164,2 milyar, Gorontalo Rp73,6 milyar, Sulawesi Tengah Rp134 milyar, Sulawesi Selatan Rp321,7 milyar, Sulawesi Barat Rp62,7 milyar, Sulawesi Tenggara Rp144,4 milyar, Bali Rp109,5 milyar, Nusa Tenggara Barat Rp122,2 milyar, Nusa Tenggara Timur Rp253,5 milyar, Maluku Rp120,2 milyar, Maluku Utara Rp100 milyar, Papua Rp352,2 milyar dan Irian Jaya Barat Rp107,2 milyar.

 

Pembangunan infrastruktur di bidang ke-PU-an yang didanai DAK harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kedisiplinan dalam menyampaikan laporan harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program-program pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Demikian ditegaskan Sekjen Departemen PU Roestam Syarief saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK bidang infrastruktur tahun 2007 untuk wilayah timur yang dilaksanakan di Denpasar, Bali (12-13/3) yang dihadiri sekitar 380 peserta yang terdiri dari para kepala Bappeda, Dinas PU Provinsi, Kabupaten dan kota. Sebelumnya juga telah dilakukan sosialisasi serupa di Jakarta dan Batam.

 

Pemberian DAK dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan infrastruktur di daerah yang juga menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu tidak semua kegiatan daerah dapat dibiayai DAK seperti biaya administrasi umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian dan pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah atau biaya umum lainnya.

 

Terkait dengan terjadinya bencana alam, daerah yang terkena bencana dapat mengusulkan perubahan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri PU. Oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakat Bali menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi atas ketentuan tersebut. ”Karena Bali saat ini masih mengalami ujian berat akibat adanya berbagai bencana dan adanya krisis ekonomi”. Ujar Wakil Gubernur Provinsi Bali, Kusuma Kelakan pada saat yang sama.

 

Sosialisasi ini sangatlah penting sebagai sarana konsultasi dan konsolidasi guna menghasilkan sinergi dan efekltifitas pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, baik yang didanai APBN, DAK maupun APBD. (ind/gt)

 

Pusat Komunikasi Publik

130307